Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 Tentang SERTIFIKASI BAGI GURU

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;
b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;
d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.
Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

Pasal 1

  1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
  3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

  1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
  2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
  3. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
    1. kualifikasi akademik;
    2. pendidikan dan pelatihan;
    3. pengalaman mengajar;
    4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
    5. penilaian dari atasan dan pengawas;
    6. prestasi akademik;
    7. karya pengembangan profesi;
    8. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
    9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
    10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
  4. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
  5. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
    1. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
    2. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian;
  6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
  7. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
  8. Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Pasal 3

  1. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan memberi Nomor Pokok Mahasiswa peserta sertifikasi.
  2. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan mahasiswa peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
  3. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan guru dalam jabatan yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru.

Pasal 4

  1. Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan setiap tahun.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
  3. Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimasud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMPTK.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada pedoman sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

  1. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
  2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
  3. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
  4. Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

Iklan

55 Replies to “Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 Tentang SERTIFIKASI BAGI GURU”

  1. busuk,bodoh,bebal,tidak akurat,asal konsep,tidak dikaji secara mendalam,serampangan,karya ilmiah sarjana, pakar pendidikan sempoyongan,sontoloyo,tidak berprikemanusiaan, banyak lagi deh buat kamu .Coba selesaikan kasus ini :
    1.Guru tersebut ( Si A ) tahun 1980 D1 ikatan dinas oleh pemerintah, penempatan PNS oleh pemerintah juga, hingga sekarang belum kuliah S1, lalu status dia dimana???Tentu dia tidak dapat disertifikasi bukan? Hanya karena belum Kuliah padahal kepangkatannya mis III/C …inikan lebih dari kesetaraan Sarjana yang diisyaratkan III/A
    2.Selanjutnya guru Bahasa Indonesia , dia mengajar Bahasa Indonesia , lalu punya gelar s1 jurusan Bahasa Inggris, apakah ini layak disertifikasi?berkompetensi nggak s 1 nya itu untuk jurusan yang diajarkannya????????????????????????????
    Indonesia…….Indonesia

  2. waduhh mas.. ngak tau juga tuh.. wuedan ya mas..
    setidaknya marilkah kita mendukung kearah yang lebih baik mas..
    mudah mduahan bangsa ini suatu saat akan sejajar dengan bangsa lainnya.
    walau baru sekedar “mimpi”, mari bangun Pendidikan Mimpi dari pemikiran kritis orang-orang seperti mas dan teman-teman lainnya… “merdeka..!”

    regards,

    Budi sanjaya, S.kom

  3. Kebetulan saya saat ini diizinkan ALLAH SWT menjadi salah satu kandidat peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Saya sudah menghitung skor portofolio dan alhamdulillah di atas skor minimal yaitu 850 (850 = 57% x 1500). Berdasarkan pengalaman itulah saya berpendapat bagi guru yang tidak hanya sekedar bekerja sebagai pengajar, tetapi aktif-produktif-kreatif + masa kerja memadai (misalnya nggak kurang dari 10 tahun) maka tidak sulit untuk meraup skor minimal 850.
    Jadi pendapat Bung Peter tentang ” …busuk,bodoh,bebal,tidak akurat,asal konsep,tidak dikaji secara mendalam,serampangan …” harus hati-hati. Kecuali kalau Bung/Mas/Kang/Raden Peter seorang Guru yang paham tentang sertifikasi ….
    Mari berfikir positif demi peningkatan kompetensi profesionalisme guru …yoooook!

  4. setuju cak Nul..!!
    waduuhh.. iki baru nama nya pendidik..
    salam kenal cak Nul..aku “guru Junior” mohon bimbingan nya juga..
    salam hormat saya dari Kab. Padang Pariaman.
    Budi sanjaya

  5. Saya bersyukur dalam kondisi yang demikian rumit dan tak terarah. Depdiknas mulai mengarahkan diri ke tujuan yang sebagaimana mestinya. Tugas pendidik memang sangat berat, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga memberi contoh dan mengarahkan sikap dan perilaku anak didik ke arah yang lebih baik. Bagi guru swasta yang bertugas di sekolah pada golongan ekonomi menengah ke bawah sungguh hal yang sangat berat. Seperti yang saya alami sekarang ini; saya sudah mengajar di SMA, SMP, SD selama 15 tahunan belum pernah mendapat gaji/honor di atas Rp 300.000,- per bulan padahal dalam bidang pendidikan saya juga seorang penulis buku LKS dan buku Materi Pelajaran yang jumlahnya sudah sekitar 20-30 buku. Selain itu di luar pendidikan saya juga pernah terlibat dalam penulisan buku di MENPAN tahun 2002-2003 “Budaya Kerja Aparatur Negara” bersama Cak Nur, Prof. Sarlito, Dr. Toto Tasmara, Staf ahli menteri dsb. dan beberapa buku lainnya. Serta terakhir, saat ini saya menelaah buku Budi Pekerti untuk murid SD-SMA sebanyak 12 buku yang ditulis oleh seorang Doktor. Tetapi tetap saja honor saya hanya cukup untuk makan selama satu minggu, bukan untuk kebutuhan keluarga satu minggu. Sungguh ironis nasib guru swasta seperti saya ini bila berharap kepada pemerintah untuk kesejahteraan. Anak saya 5 orang yang pertama kuliah di swasta Teknologi informatika yang dalam satu semester memerlukan dana sekitar 10 jt. yang kedua SMAN kl 3/XII, ketiga SMPN Kl 3/IX, keempat SD kelas 2, kelima masih 1,5 tahun, istri saya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Dengan kondisi yang seperti ini saya masih tetap komit dengan pekerjaan saya sebagai guru. Mungkin masih banyak guru swasta yang bernasib seperti saya ini. Apa mungkin ada perhatian pemerintah terhadap saya yaaaaaaaaaaa? ada atau tidak saya tetap bekerja di pendidikan. Anak Bangsa cerdas, berakhlak, bermoral, berketuhanan, berbudi pekerti luhur, tak korupsi dambaan saya. Wasalam!!!!!!!!!!!

  6. SERTIFIKASI YA SERTIFIKASI GITU AJA KO REPOT. INI KAN INDONESIA, MAU SERTIFIKASI MAU TIDAK GURU TETAP SAJA OMAR BAKRI. SERTIFIKASI BIKIN REPOT AJA. WONG ORANG BUTUH DUIT KOK DI MACEM-MACEM MIN. UDAH AJA DUIT BUAT SERTIFIKASI DIKASIHIN. KALAU SUDAH DISERTIFIKASI GAK DIAWASIN TETAP SAJA JADI OMAR BAKRI. SERTIFIKASI YA SERTIFIKASI GITU AJA KOK REPOT.

  7. Eeh kenapa engga ada yang ngomongin Tata Usaha ( TU ) sekolah SMA yaa………
    Kacian TU sekolah
    – TU Udah engga bisa ngojek (engga seperti guru yang bisa ngajar di tempat lain)
    – TU Harus kerja 6 hari seminggu (engga seperti guru yang masuk kerja kalo ada hari ngajarnya, biasanya 3 hari kerja)
    – TU Harus masuk sebelum jam 7 dan pulang setelah jam pulang sekolah ( engga seperti guru yang masuk kerja bisa 1 jam sebelum ngajar dan pulang begitu selesai ngajar )
    – Jam kerja TU lebih dari 37,5 jam per minggu (peraturan Kepres no 68 / 1995).tapi lembur engga pernah dibayar
    – TU mengerjakan tugas administrasi guru, karena BANYAK GURU CUMAN NGERTI KALO KERJANYA CUMA NGAJAR.
    – TU pelayan guru
    – TU berperan penting dalam 5 item Kurikulum Kompetensi (guru cuman 2 item )
    – Tunjangan kepala TU kalah sama tunjangan guru yang baru masuk

    Jadi siapa yang pahlawan tanpa tanda jasa, guru atau TU ?
    KACIIIAAAANNNNN deh TU SMA…….
    Tapi siapa yang peduli ? Guru? sibuk ama nasibnya sendiri, tutup mata sama nasib TU yang sama2 kerja satu atap.

    Guru ? ente cuman mikirin diri ente sendiri

    1. bener tuh, guru-guru yang udah dapet sertifikasi karena adanya usaha dan campur tangan dari TU, kalau di lembaga pendidikan ngx da TU, apa kata dunia……..

  8. saya guru pendidikan s2.
    udah dapet PAK terhitung desember 2006.
    pangkat guru pembina tingkat 1
    SKIVB nya belum turun.
    apakah harus ikut sertifikasi guru?
    sampai hari ini saya belum terjaring peserta sertifikasi.
    apa yang harus saya lakukan?
    apakah harus ikut uji sertifikasi, apa ga?
    tolong balas ke email…

  9. Mari kita semua berpikir positif… yang diatas memperhatikan saran dan pendapat atas kebijakan yg telah dikeluarkan sehingga menuju kesempurnaan sedangkan yang bawah memberikan saran dan pendapat yg bijak yang tidak negative thinking…oke?!

  10. Memang rumit masalah pendidikan kita ini. kalau ngurus dan menggaji guru aja negara kita masih repot bagaimana dengan amanat uud 45 “mencerdaskan kehidupan” dapat terwujud. Intinya manusia Indonesia itu egois,mau menang sendiri.karena nya bohong kalau dikatakan kita ini ramah tamah, sopan santun dll. Mas peter anda betul ! itu adalah fakta yang ada didepan hidung para petinggi pendidikan kita, tapi sikap egois mereka amat lebih besar dari kita-kita yang dibawah ini .BRAVO MAS PETER KITA SENASIB.SAYA JUGA EGOIS TAPI TIDAK SEGEDE PERUT PENGAMBIL KEPUTUSAN PENDIDIKAN KITA.

  11. sabar itu mungkin yang terbaik bagi rekan yang belum terpanggil tuk ikut sertifikasi. saya kebetulan dalam proses sertifikasi dari depag. emosi saya seperti teman-teman juga sebelum mendapatkan nomor gilir sertifikasi. Yaqinlah akan kekuasaan yang di atras kalau sudah rijki kita ga kemana lagi…….. makasih…………..

  12. guru yayasan yang sudah mengantongi jam terbang dalam mengajar lebih dari 40 jam dan sudah disertifikasi wajib jadi PNS, merdeka…………, maju…………………, terus…………………

  13. Yth, Pak Peter…
    Untuk yg belum mencapai S1, PMPTK memberikan beasiswa kualifikasi akademik kepada semua guru yg belum S1/sedang menempuh S1 agar nantinya bisa disertifikasi. Bagi yg sdh senior/menjelang pensiun namun belum S1 ada kesetaraan pangkat/Golongan. Jadi pak peter tidak perlu khawatir, kami telah memikirkan semuanya kok..dan juga tidak perlu sumpah serapah begitu….Semua pertanyaan dan informasi bisa bpk tanyakan ke sertifikasi_guru@yahoo.com atau ke web kami di http://www.sertifikasiguru.org
    terima kasih

    1. beasiswa kualifikasi akademik kepada semua guru yg belum S1/sedang menempuh S1 agar nantinya bisa disertifikasi?? ini omong kosong, Bu. Pelaksanaan di lapangan pilih-pilih….. Tengok di lapangan!!!!! Banyak yang distorsiii!!!!

  14. terima kasih atas informasinya Bu Yuyun..
    kami sangat terbantu dengan Komentar yang Ibu jelaskan..
    bener ini menjadi sebuah pertanyaan oleh beberapa guru kita, namun sungguh itu pasti karena kurang nya informasi yang di peroleh..
    marilah kita mencermatinya dengan baik..dan sama sama mendukung kearah yang lebih baik..
    semoga pak peter puas dan dapat konsultasi langsung..

    dan Kabaaaar gembiraaaaaaaa nyaa..!!!!!
    ternyata Bu Yuyun meng informasikan ada nya “BEASISWA S-1”..!!!! Kereeenn..!!!

    Good News…!!
    selamat berjuang Senior..!!
    Moga Sukses Sertifikasinya..!! 🙂

  15. buku juknis untuk penyusun portofolio tidak ada,sehingga banyak guru dalam penyusunan portofolio tidak sama seperti perlukah harian diikut sertakan?,perlukah pemetaan disertakan,banyak guru tidak dapat membeda antara artikel dengan keliping artikel,sehingga kliping juga diikuti.pengawas TK/SD banyak juga yang tidak memahami sertifikasi,sehingga banyak guru dalam penyusunan portofolio banyak yang diombang-ambingkan
    perlu disosialisasikan kepada pengawas TK/SD agar tidak salah persepsi dalam penyusunan portofolio

  16. Alhamdullilah ,
    saya merupakan salah satu guru SMP yang mendapat kesempatan pertama mengikuti ujian sertifikasi guru dan sudah dinyatakan lulus . Namun saya juga sedih karena banyak rekan-rekan saya yang masih belum lulus . Dan dalam pengumuman di http://www.sertifikasiguru.org/ tidak mencantumkan daftar nilai yang diperoleh seorang peserta sertifikasi . Sehingga bagi yang belum lulus tidak mendapatkan keterangan kurang berapa nilainya dan ada kekurangan di poin yang mana untuk lulus sehingga masih blm tahu apa yang harus dilakukan . apakah harus diklat atau hanya menambah nilai dengan karya atau bagaimana ..!
    Saya ingin rekan yang ikut ujian seritifikasi guru dapat lulus semua sehingga tidak ada perasaan iri dan dengki diantara kami . sehingga suasana kerja tetap nyaman dan enjoy . Ada rekan-rekan yang bisa membantu ..?? Bagaimana Bu Yuyun .. bisa bantu ..? saya tunggu jawabannya ..!!
    Terima kasihh .!!

  17. Sejak dulu saya berharap bahwa jenjang kepangkatan guru menggambarkan tingkat kompetensi, seperti PRAMUKA gitu lho. Baru-baru ini ada kabar tentang sertifikasi guru melalui uji kompetensi, lho nyatanya yang muncul adalah ngantri uji fortofolio dengan kualifikasi S1, masa kerja dan umur. Untuk hal tersebut saya memiliki perkiraan :
    1. Tidak akan nampak perbedaan kualitas kinerja antara
    guru bersertifikasi dengan guru belum bersertifikasi
    2. Guru-guru yang belum S.1 rame-rame kuliah hanya untuk
    mencari ijazah, dan bukan meningkatkan kemampuan
    3. Guru-guru yang ikut sertifikasi sibuk sana sini mencari
    silabus dan perencanaan pembelajarana lainya
    4. Mulai ada penyedia jasa pembuatan fortofolio dengan
    tertentu
    5. Kecemburuan sosial mulai menghangat
    6. Tujuan pemerintah meningkatkan kesejahtraan guru
    mungkin okey. Tapi harapan pemerintah meningkatkan
    kompetensi guru melalui sertifikasi nampaknya tidak
    akan terwujud.
    Terima kasih. I am waiting your comment !
    ======
    inilah endonesia !!

  18. hiks, jadi tahu nih..ternyata bpk & Ibu Guru kalo dites ‘kelabakan’ kaya’ kita-kita juga………..kalo udah disiapin dari dulu-dulu nggak harus kebut semalem kan? tapi kalaupun nggak dapat sertifikat, kita para murid tetap menghormati & mengenang jasa Bpk & Ibu Guru kok..don’t worry lah..apalagi kalo ngajarnya bukan melulu krn uang….kasih sayang ..ups dalem..adem..rasanya..

  19. Salam,
    Maaf… bagi saya, Sistem Sertifikasi dan Sistem Kepangkatan adalah SETALI TIGA UANG alias sama saja. Kalau memang IKHLAS dan JUJUR mau meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan, kenapa enggak ‘Sistem Kepangkatan’ aja di ‘bumbui inovasi’ yg sesuai. Kenapa harus repot-repot berkreasi membuat sistem baru?. Hmmm.. pada suka ‘gambling’ nkali ya… Bgm tidak, inovasi frontal seperti Sertifikasi ini, objektipnya ‘mungkin bisa tercapai, mungkin saja tidak’ (alias gambling). Yg jelas akan banyak menuai ‘permasalahan’ baru.
    Bandingkan dengan dilakukan saja sentuhan inovasi pada sistem kepangkatan lama, rasanya akan memberikan hasil yang lebih pasti dan kurang permasalahan alias tidak gambling. Paling tidak, sistem kepangkatan ini sudah melekat sehati dengan kita semua. Sehingga dg sedikit kajian ikhlas dan jujur, rasanya tidak terlalu sukar memberikan sentuhan inovasi pada sistem kepangkatan yang sudah ada untuk mencapai objektip yg dimaksudkan dalam sistem sertifikasi.
    Tapi itulah… yg ‘diatas’ tetap yg membuat keputusan, jadi yg ‘dibawah’ ini pandai-pandailah menyiasati hidup disela-sela kejutan dari ‘atas’ yg memang doyan ‘gambling’ (bhs kerennya inovator). Yg penting adalah kesadaran diri pribadi untuk terus menjaga karakter hakiki diri pendidik secara konsisten.

  20. Memang benar, kasihan nasib TU. Gimana Pak Fasli ? Mbok ikut dipikirkan. Bayangkan saja, mereka yang ngurusin keperluan pembelajaran di sekolah, tapi tunjangannya? 1/5 gaji aja ngak ada. Guru yang baru masuk, dan bersertifikat penghasilannya sudah setara 2 orang PNS. Padahal guru se-indonesia ada 2 jutaan. Kasihan, kasihan para TU

  21. Selamat pagi

    Wah saya salah satu peserta sertifikasi saya mengharap dengan do’a mudah mudah an lulus sertifikasi tahun 2007 dan mengharap pemerintah selalu memperhatikan nasib guru yang terkenal dengan ” guru pahlawan tanpa tanda jasa ”

    Terima kasih

  22. wah menarik nih ! komentarnya macam-macam, tetapi yang terpenting disertifikasi atau tidak kita sebagi guru (pns atau non pns) punya kewajiban yang sama yaitu memberbaiki kondisi dan moral bangsa. masalah pendapatan itu biasa (rumput tetangga selalu tampak lebih hijau) bersikaplah bijak dengan pendapatan bersikaplah merasa cukup dengan yang ada. Insya Allah. Allah tidak akan pernah luput. Positiplah
    =======
    betoel..!!
    ikhlas..!!

  23. Dengan adanya sertifikasi guru yang tujuan meningkatkan kopetensi guru dalam bidangnya sehingga menjadi profisional dan meningkatkan kesejaterahan guru, sehingga peringkat pendidikan indonesia naik tujuan awalnya sangat baik dan mulia, tetapi apa yang terjadi di lapangan :
    1. Hanya mengumpulkan data portofolia yang lengkap dan akurat dan memenuhui syarat saja lulus, dengan saya yang ada di lapangan selama 28 tahun mengajar berpendapat hasilnya tidak sesuai yang diharapkan alias dapat mencapai 13% saja sudah baik

    2. Dilapangan akan terjadi kelompok yang diuntungkan dan yang tidak diuntungkan ,sehingga secara tidak langsung akibatnya dunia pendidikan di Indonesia makin turun peringkatnya, mengingat sarjana ( S1) guru pada umumnya S1 semu atau asal S1 Coba diadakan penelian Berapa S1 yang sesuai dengan bidang mengajarnya. saya yakin banyak yang tidak sesuai.

    3. Untuk guru yang di daerah untuk kuliah S1 yang Perguruan Tinggi letaknya jauh dari tempat tinggalnya, saya sakin sulit untuk kuliah lagi,belum untuk membayar kuliahnya ( transportasi )

    4. Gimana nasibnya guru yang masah kerjanya diatas 20 tahun yang tidak (S1), apa seperti julukan Umar bakri yang abadi.

    5. Tolonglah bagi bapak-bapak yang berkopensi dalam dunia pendidikan ( Bapak Menteri, DPR, Termasuk Bp. Presiden ) pikirkan sungguh – sungguh sebab akibat dari kebijaksanan ( peraturan mentri no. 18 tahun 2007 , coba adkan penelitian yang obyekif ke daerah- daerah , bagaimana keluhan guru-guru sekarang dengan adanya Sertifikasi

    5. Berapa besar biaya dalam menjalankan peraturan No.18 tahun 2007 itu Mulai dari membayar Dosen-dosen. biaya guru-guru yang tidak lulus yang diharuskan mengikuti Diklat,dan lain lainya, berapa triyun ?

    6. Alangkah baiknya dan bikjasananya bila dana itu langsung untuk kesejaterahan guru bertahap dan untuk mengadakan diklat berdasar bidang studi guru mengajar

    Sebenarnya masih banyak yang akan kami sampaikan keadaan yang sebenarnya guru-guru dilapangan nyata,
    tapi karena waktu saya terbatas, lain waktu akan saya lanjutkan.
    ======
    ditunggu ..!!
    To be continue..

  24. Saya adalah guru yayasan yang mengajar di sebuah SMK ( NON PNS ) dan sangat bersyukur karena saya termasuk salah satu diantara yang lulus sertifikasi (walaupun masih dalam tahap DPG ). mudah-mudahan pemerintah memberi penghargaan yang lebih bagi guru swasta ( guru yayasan ), yang saya harapkan hanya KEPINGIN JADI PNS. Karena loyalitas guru yayasan terhadap pendidikan sudah merupakan bukti nyata. Mereka sama-sama bertanggung jawab bagi kemajuan pendidikan di negeri ini.
    Dengan maraknya pembangunan SMK Negeri sampai di pelosok, membuat banyak SMK Swasta gulung tikar, berakibat banyak guru yang terlantar, ada perasaan takut yang luar biasa, sebab ladang untuk mencari makan telah berpindah.
    Melalui email ini, saya hanya berharap kepada pemerintah agar memperhatikan nasib guru yayasan.
    terima kasih.

  25. Bapak-bapak wakil rakyat dan wakil kami yang sangat kami hormati.
    Kami adalah salah satu dari sekian juta guru-guru yang ada di Indonesia.
    Perlu bapak-bapak wakil rakyat ketahui, bahwa salah satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, masalah guru termasuk di dalam agenda yang menurut harapan kami perlu banyak direnungkan mengingat tugas guru adalah salah satu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ditinjau dari sisi sejarah bangsa Indonesia, munculnya guru jaman dahulu dengan guru sekarang ini atau dijaman alam demokrasi saat ini sudah sangat jauh berbeda. Dulu guru bekerja dengan perbandingan antara tenaga dan waktu serta gaji tidak banyak mengalami tuntutan atau tidak banyak menuntut akan hak-haknya. Akan tetapi melihat di era jaman sekarang ini sepertinya apabila nasib guru terutama kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya wakil-wakil rakyat, tidak akan mungkin dan pasti tidak akan mengalami perubahan pada kesejahteraannya.

    Pada jaman sekarang ini guru harus bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang apabila dibandingkan antara tenaga, waktu dan tanggung jawab yang dikeluarkan dalam mendidik dan mencerdaskan bangsa melalui anak didik atau siswa sangat-sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu perlu kiranya Bapak wakil rakyat untuk mengetahui dan membantu kami dalam ikut meningkatkan kesejahteraan kami melalui suatu kebijakan yang SANGAT ADIL DAN BERADAB guna mencapai tujuan dan cita-cita luhur yang telah di awali oleh pendahulu-pendahulu kita.
    Ada beberapa permasalahan-permasalahan pada kami yang mana menurut hemat kami perlu kami sampaikan kepada Bapak-bapak Wakil rakyat yang terhormat, bahwa :
    1. Dulu istilah guru hanya satu. Tetapi saat ini istilah guru sudah berkembang dengan istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi di lingkungan pendidikan di seluruh Indonesia. Istilah-istilah tersebut adalah : Guru Negeri, guru DPK, guru Bantu, guru Honda (Honor Daerah), Guru GTT Negeri, Guru Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap Yayasan atau yang sering diistilahkan guru swasta.
    2. Harapan Guru di Indonesia
    Semua guru di seluruh Indonesia saya akui baik mulai dari Sabang sampai Merauke pasti akan menginginkan atau mendambakan atau mengidam-idamkan atau mempunyai cita-cita menjadi guru dengan status Guru Negeri.
    3. Kebijakan Perekrutan Pegawai Negeri
    Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih banyak yang kurang bijaksana, padahal yang namanya KEBIJAKAN harus BIJAKSANA. Ini bisa dilihat dari informasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak sama dengan yang diambil oleh pemerintah daerah seperti dalam hal :
    a. Peraturan Pemerintah atau PP khususnya PP no. 48
    Di dalam PP tersebut isinya sangat tidak adil dan beradab. Bagaimana tidak adil seorang guru swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan usia yang makin hari makin senja atau tua tidak dapat menikmati kesempatan untuk ikut test seleksi CPNS gara-gara tidak masuk dalam kategori :
    a. Usia
    b. Tidak mendapat surat rekomendasi dari Instansi Terkait seperti dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Setingkat Eselon II atau seperti Walikota, Bupati, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, padahal guru tersebut jelas-jelas kalau dilihat usia, masa kerja, tempat bekerja di lembaga Pendidikan dapat menunjukkan surat atau bukti yang riil, nyata dan akurat.
    c. Guru tidak ada tempat atau lembaga untuk menyalurkan aspirasinya, keluhannya. Ada lembaga yang namanya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) tetapi sangat nyata sekali bahwa PGRI hanya mewakili guru yang berstatus NEGERI saja. Terhadap guru swasta tidak pernah memperjuangkan nasib guru swasta.
    Kepada Guru yang berstatus GTT di Instansi Negeri hak guru GTT sangat jauh dibandingkan dengan hak Guru Negeri, sehingga nasib guru GTT di negeri bagaikan telur di ujung tanduk. Peluang dikeluarkan dari Instansi Pendidikan sangat besar sehingga sulit untuk mengembangkan daya kreatifitas sebagaimana seorang guru semestinya.
    d. Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas setempat begitu mudahnya menempatkan seorang guru baik guru yang baru maupun yang lama yang berstatus negeri untuk ditempatkan di sekolah negeri, yang mana keberadaan guru GTT Negeri semakin hari semakin sempit ruang geraknya dalam hal jam atau tugas yang disandangnya karena jam yang diterima atau dijalankan oleh seorang guru GTT di sekolah negeri telah berpindah kepada guru negeri yang baru menempati sekolah yang telah ditunjuk oleh sang pemberi kebijakan.
    4. Guru Bantu
    Jika melihat status guru Bantu hampir sama saya katakan dengan kebijakan yang dulu diambil oleh pemerintah yaitu seperti perekrutan KAMRA. Anggota Kamra dibentuk dengan waktu yang relatif pendek dan dibubarkan tanpa ada kelanjutan yang berarti demi masa depannya. Hanya di sini kenapa guru Bantu sampai menuntut haknya untuk dijadikan PNS ? Padahal apabila dilihat dari perekrutan :
    a. Usia
    Sangat berbeda-beda. Usia Guru Bantu ada yang muda,sedangkan guru swasta ada yang tua, bedanya guru swasta tidak mendapat kesempatan. Contohnya ada guru dengan jurusan Teknik Mesin atau STM / SMK, tetapi karena TIDAK DIBUKA LOWONGAN untuk guru Teknik maka guru swasta yang usia sudah tua atau usia senja tidak punya kesempatan. Apakah sudah bijaksana ?
    b. Masa Kerja
    Masa kerja usia guru Bantu banyak yang relatif sedikit, tetapi guru swasta sangat banyak yang puluhan tahun bekerja. Apakah sudah bijaksana ?
    c. Munculnya Guru Bantu untuk menjadi guru PNS karena adanya desakan guru-guru di pusat atau yang berada di Jakarta sebagai Ibu Kota Negera. Apakah yang bersuara di Jakarta saja yang harus diakui, sedangkan suara guru di daerah tidak perlu di akomodir atau di gubris ?
    5. Guru Honda (Honor Daerah)
    Yang perlu kami prihatinkan, kenapa pemerintah tidak adil dalam mendata dalam bentuk data base seorang guru dengan status Guru Honda yang memberikan kesempatan besar untuk menjadi PNS dibanding dengan seorang guru GTT baik Negeri maupun Swasta disebabkan guru Honda mengantong SK yang telah dikeluarkan oleh Pejabat setempat atau terkait, sedangkan di tiap-tiap daerah kebijakan pemberian SK antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda ?
    6. Guru Swasta adalah guru yang banyak teraniaya.
    a. Guru Negeri dengan hanya bekerja dengan jam minimal 24 jam atau mempunyai arti bahwa bekerja dengan wajib mengajar siswa mulai hari Senin sampai hari Rabua atau 3 hari dengan bekerja mulai jam 07.00 sampai 13.00 saja, tiap bulan sudah di gaji dengan lebih kurang Rp. 1.000.000,-
    b. Guru Bantu sama dengan guru Negeri.
    Hanya bedanya digaji sekitar Rp. 750.000,- tiap bulan dan ditambah gaji di sekolah yang ditemapati atau dapat mengajar lebih dari satu sekolah
    c. Guru Honda (Honor Daerah)
    Tiap bulan dari sekolah yang ditempati dan ada tambahan dari Pemkot Setempat sebesar Rp. 550.000,-
    d. Guru GTT Negeri
    Dibayar variatif tetapi masih dibawah guru point a, b, c bahkan ada sangat di bawah nilai tersebut.
    e. Guru Swasta
    Gaji tidak ada patokan atau ketentuan yang berlaku, bisa Rp. 50.000,- perbulan. Untuk dapat gaji sebesar Rp. 750.000,- harus bekerja membanting tulang mulai hari Senin sampai hari Sabtu serta mulai jam 07.00 sampai jam 17.30 baru mendapatkan gaji seperti tersebut.
    Apakah nanti di usia yang mendekati usia senja seorang guru GTT Negeri dan Guru swasta akan meletakkan pekerjaannya sebagai guru disebabkan oleh tenaga dan kesejahteraan yang semakin jauh dari harapan ? Wallahu \’Alam bi Showab. Hanya Alloh yang tahu.
    Kepada Bapak Wakil Rakyat yang kami hormati,
    1. Apakah Bapak-bapak tidak pernah atau sama sekali tidak mengetahui suara-suara hati nurani kami atau guru GTT Negeri dan Guru – guru swasta ?
    2. Apakah Bapak-bapak tidak pernah mengecek suatu kebijakan baik dipusat maupun di daerah yang sampai saat ini masih diskriminatif, syarat dengan KKN ? Siapa yang dekat dialah yang menang ? Apakah setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ? Apakah guru GTT Negeri dan Swasta harus nyambi mengajar dan jualan singkon goreng demi berpacu di jaman yang serba sulit ini ? Apakah pemerintah akan menuruti keinginan guru-guru Bantu dan Honda yang secara jelas kesejahteraannya lebih baik dibandingan dengan guru guru Swasta ? Apakah Guru Swasta dibiarkan begitu saja nasibnya dengan memprioritaskan guru-guru Bantu dan Honda ?Kemana lagi kami harus berkeluh kesah kalau tidak pada wakil-wakil kami yang ada di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Terhormat dan di muliakan Tuhan ?
    Kami dan teman-teman ingin mendapatkan jawaban dari Bapak atau wakil-wakil kami yang sangat kami harapkan.
    Sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami atau kalimat kami yang kurang berkenan.
    dari Perwakilan Guru-guru GTT Negeri dan Guru-guru Swasta

  26. Guru Bantu
    Jika melihat status guru Bantu hampir sama saya katakan dengan kebijakan yang dulu diambil oleh pemerintah yaitu seperti perekrutan KAMRA. Anggota Kamra dibentuk dengan waktu yang relatif pendek dan dibubarkan tanpa ada kelanjutan yang berarti demi masa depannya. Hanya di sini kenapa guru Bantu sampai menuntut haknya untuk dijadikan PNS ? Padahal apabila dilihat dari perekrutan :
    a. Usia
    Sangat berbeda-beda. Usia Guru Bantu ada yang muda,sedangkan guru swasta ada yang tua, bedanya guru swasta tidak mendapat kesempatan. Contohnya ada guru dengan jurusan Teknik Mesin atau STM / SMK, tetapi karena TIDAK DIBUKA LOWONGAN untuk guru Teknik maka guru swasta yang usia sudah tua atau usia senja tidak punya kesempatan. Apakah sudah bijaksana ?
    b. Masa Kerja
    Masa kerja usia guru Bantu banyak yang relatif sedikit, tetapi guru swasta sangat banyak yang puluhan tahun bekerja. Apakah sudah bijaksana ?
    c. Munculnya Guru Bantu untuk menjadi guru PNS karena adanya desakan guru-guru di pusat atau yang berada di Jakarta sebagai Ibu Kota Negera. Apakah yang bersuara di Jakarta saja yang harus diakui, sedangkan suara guru di daerah tidak perlu di akomodir atau di gubris ?

  27. Guru Bantu
    Jika melihat status guru Bantu hampir sama saya katakan dengan kebijakan yang dulu diambil oleh pemerintah yaitu seperti perekrutan KAMRA. itulah sebabnya menjadi anggota KAMRA tidak perlu lagi dipersenjatai dengan pistol. berbahaya kalau dipersenjatai, oleh komandan disuruh nembak kaki, malah yang tertembak kepala. jadi alangkah tragisnya bila guru yang direkrut seperti anggota KAMRA.

    ===
    apa kata duniaa..???!??

  28. saya dan beberapa rekan guru se-jabodetabek pada tahun 2007 megajukan sertifikasi guru, dalam uji komptensi dan penilaian fortofolio ada beberapa (ribuan) guru yang harus melaksanakan DPG dan ujian DPG yang dilaksankan oleh UNJ, pada bulan nopember 2007 dan dinyatakan lulus dalam ujian dan sudah pula menyerahkan foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK berkala, dan FC No Rekening Bank….permasalahannya sampai saat ini belum ada kabar tentang berita/pengumuman kelulusan secara tertulis, pemberian sertifikat pendidik apalagi menerima tunjangan profesi pendidik!!!! ….bahkan di web http://www.sertifikasiguru.org belum ada beritanya….bagaimana ini Pak Menteri Pendidikan Nasional…..

  29. sudahlah gak usah mikir sertifikasi………… yang penting didik anak bangsa ini biar maju…. jangan jadi kan sertifikasi sebagai tujuan……..

    guru itu “digugu lan ditiru”………. pak/buk…. Guru. orang pencipta himne guru aja dari awal sampai akir pengabdiannya. hanya sebagai pegawai honorer…. GiTu..

    itu yang harus “digugu lan ditiru”….. Pak/Buk Guru Jaman sekarang

  30. Yang terhormat Menteri PendidikanNasional
    bahwa ada penempatan CPNS tahun 2008 dan sudah lulus sertifikasi ditempatkan di swasta. padahal peraturan menteri pendidikan bahwa tidak ada penempatan CPNS di swasta/diperbantukan.
    atas nama: Roselly Simanjuntak
    penempatan di : SMP swasta Bonapasogit sejahtera
    di Kecamatan Parmaksian
    Kabupaten Tobasamosir.
    sudah lulus sertifikasi, hanya mengajar 6 jam.
    SK sebagai guru biasa tetapi kenyataannya sebagai koordinator sekolah dibawah yayasan.
    Kepala Dinas Pendidikan HULMAN SITORUS telah disuap.
    Bapak Menteri, mohon di usut

  31. Saya juga seorang guru, tepatnya GTT di sebuah SMK.
    Kenapa sertifikasi profesi guru tidak bisa seperti sertifikasi profesi tenaga medis?

    Sertifikasi tenaga perawat misalnya, toh tidak ada hubungannya dengan uang gaji…

    Kenapa sertifikasi guru kok ada hubungannya dengan gaji yah?

    Ini pemborosan negara…
    Karena terus terang kita semua tahu, dengan uang tersebut tidak ada peningkatan kinerja….

    Seorang guru dalam melakukan tugasnya kan objek/sasarannya adalah murid….
    Guru setelah sertifikasi malah sibuk sendiri tidak lagi memikirkan kepentingan murid…

    kali lagi ini adalah pemborosan negara…
    Coba donk sertifikasi guru ini dibuat seperti sertifikasi profesi tenaga medis… pasti lebih murni hasilnya…
    Yah paling tidak sih negara nggak rugi2 banget ^_^

  32. Banyak Komentar miring tentang reformasi pendidikan, saya maklum biasanya itu muncul karena ketidak tahuan mereka,oleh karena itu disini saya berikan beberapa perubahan yang telah dilakukan PMPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembenahan mutu guru : (komentar pribadi saya yang saya pahami sampai saat ini)
    1. Sertifikasi; sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan mutu guru dengan melalui uji kompetensi yaitu penilaian portofolio guru, dimana 4 kompetensi guru sesuai undang-undang dipersyaratkan dalam portoflio sehingga yang tidak lulus hanya yang tidak bisa membuktikan 4 kompentensi tersebut. Tentang persyaratan keikut sertaan sudah diatur sedemikian adil dan merata bahwa guru yang belum S1 pun bisa ikut dengan minimal usia 50 th dan masa kerja minimal 20 th. Mata pelajaran yang disertifikasi boleh tidak sama dengan jurusan ijazah, fakta bahwa banyak guru yang lebih kompeten walaupun mismatch karena selama jadi guru sudah melakukan banyak hal termasuk pelatihan, menulus karya, bublikasi ilmiah, lomba, lomba yang berhubungan dengan mapel yang diampuh walau tidak sesuai dgn ijazahnya. Tentang evaluasi kinerja guru sudah terbit permeneg PAN-RB yang mengatur bahwa kenaikan pangkat dan jabatannya harus linier dengan kenaikan kompetensinya. sehingga guru yang berkinerja rendah tidak akan bisa naik baik jabatan maupun pangkatnya, darimana tau kita bahwa seorang guru berkinerja rendah, PMPTK sudah menyusun sistem penilaian kinerja guru, sehingga dari hasil penilaian tersebut akan didapat apakah serang guru berkinerja baik, atau buruk. Bagi Guru yang berkinerja buruk, PMPTK sudah punya sistem penanganan guru berkinerja rendah dengan memberdayakan KKG, MGMP, MKKS, KKKS, MKKS, KKPS,MKPS, LPMP, P4TK, DAN LPTK. Semua lini berkontribusi untuk terlibat, pertanyaanya apakah guru mau meningkatkan diri, jangan salahkan pihak lain, kesejahteraan sudah dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah wajib menuntut hasil dari para guru.
    2. Peningkatan Kualifikasi akademik guru. Undang-undang yang dibuat DPR mensyaratkan bahwa guru minimal berkualifikasi akademik S1. Maka PMPTK menyambut dengan pemberian subsidi bagi guru yang sedang kuliah ke S1 agar bisa menyelesaikannya. Mengingat batas waktu yang diberikan bahwa pada tahun 2015 semua gur sudah S1, maka PMPTK bekerja sama dengan LPTK membuat program PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar) yang sudah dicanangkan oleh presiden SBY di gelora Bung-Karno. Dengan pola PPKHB seorang guru dihargai pengalaman mengajarnya sebesar maksimal 65% dari siswa SKS yang akan diambil untuk menyelesaikan S1 dan 35% harus melalui perkuliahan. Sehingga bisa mempercepat penyelesaian waktu perkuliahan untuk mendapatkan S tanpa meninggalkan mutu dan tidak meninggalkan tugas mengajarnya. Bagaimana bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar apalagi tidak ada perguruan tinggi penyelenggara PPKHB disekitarnya?. Ini sudah diantisipasi dengan pola dualmode yaitu kombinasi penyelenggaraan dengan cara pemberian tugas-tugas kuliah untuk dikerjakan disekolah/rumah atau dosen kunjung ataupun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga tanpa melanggar nilai-nilai akademisnya. PMPTK bersama-sama dengan Ditjen Dikti juga sudah membuat peta guru yang belum S1 dengan lokasi-lokasi LPTK penyelenggara PPKHB, sehingga dari peta tersebut bisa mengambarkan bahwa ada daerah yang LPTKnya tidak ada, ada banyak guru tetapi kemampuan LPTKnya tidak cukup untuk menuntaskan sebelum tahun 2015. Ada LPTK tetapi program studinya tidak terakreditasi, sehingga tidak bisa menyelenggarakan PPKHB. Ada daerah terluar dan perbatasan (sesuai permendiknas no.7 tahun 2010) tetapi tidak punya LPTK padahal mendapat prioritas sebagai daerah khusus sesuai permendiknas.
    3. Perencanaan Kebutuhan Guru. PMPTK sudah melakukan pemetaan kelebihan dan kekurangan guru bahkan sampai ke tingkat sekolah seluruh indonesia baik SD, SMP, SMA, dan SMK sehingga bisa diketahui sebuah sekolah kelebihan guru apa dan kekurangan guru apa. Peta ini bisa digunakan untuk meredistribusi guru sehingga bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangan guru. Perencanaan kebutuhan guru juga membuat proyeksi kebutuhan sampai dengan 2014 permata pelajaran per kabupaten/kota. Untuk mendukung keakuratan data, PMPTK mengunakan data NUPTK yang berbasis individual guru dan sudah dilakukan verifikasi ke kab/kota sehinga angka yang didapat merupakan kombinasi keakuratan databsse NUPTK dan ditambah validasi ke kab/kota seluruh indonesia sehingga lebih ril.
    4. Peningkatan Kompetensi …. (akan saya lanjutkan nanti saja….)
    5. Pengembangan Karir… (akan saya lanjutkan nanti saja….)
    6. Penghargaan dan Perlindungan guru…..(akan saya lanjutkan nanti saja….)
    7. Tunjangan Guru,…. (akan saya lanjutkan nanti saja….)
    8. Maslahat Tambahan bagi Guru….. (akan saya lanjutkan nanti saja….)
    9. Regulasi tentang Guru yang sudah dihasilkan atau dalam proses….. (akan saya lanjutkan nanti saja….)

  33. Guru-guru ……. katanya teladan bagi masyarakat, pribadi yg diharapkan bisa meningkatkan kecerdasan anak bangsa …….Mau sertifikasi kok masih manipulasi ini, manipulasi itu ….. membohongi negara. Kasihan Ibu pertiwiku …..banyak dianiaya oleh anaknya sendiri ………

  34. Mas/Pak Bambang

    Mengapa sih guru gak pernah dihargai????????
    Ketika guru berbuat salah maka guru akan di cerca habis-habisan……..tapi ketika guru berbuat benar mereka hanya berkata “wajar lah,,,,,,,,,,dia kan guru”
    perlu dipahami oleh semua,,,,bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna,,,,,,tidak peduli guru,,,sopir,,,,hakim,,,,jaksa,,,polisi,,,,tentara,,,menteri,,,,bahkan presiden sekalipun tidak akan pernah sempurna.

  35. Komentar saya setelah membaca semua yg pro dan kontra adalah “no comment” saya lahir dikota besar tp skrg status saya adalah guru di pedalaman kalimantan saya bahagia krn cita2 saya memang ingin mengajari anak pedalaman bisa membaca menulis berhitung..melihat mereka tersenyum krn bisa membaca suatu kebahagiaan bg saya..uang ??? Dihutan tidak kepake mah uang mo belanja apaaa coba..tp semua ada disini dan saya pun sehat wal afiat tidak mati kelaparan tidak kurang suatu apapun..silahkan yg mo ribut tp saya alhamdulillah sangat bahagia dengan hidup saya sekarang..terima kasih(adi.freeze@yahoo.com)

  36. Assalaikum wr wb apa tindak lanjut sertifikasi,NUPTK,Impasing, dan NRG kapan diangkat jadi PNS bagi guru sertifikasi swsta pak……ditunggu…..tk wasss

  37. mw tanya
    bagaimana dengan guru2 yang telah di sertifikasi tetapi masa jabatan nya hanya tinggal 1 atau 2 tahun. apakah setelah pensiun nanti akan tetap mendapat dana ini ?? apakah ada keadilan di mana guru yang masih muda baik umur maupun pengalaman kerja hya sdh mendapat sertifikasi ????

  38. Saya setuju dengan pendapat Pak Peter. Undang-Undang Guru dan Dosen ini adalah UU yang tidak adil dan sangat berpihak kepada satu kelompok. Sebab:
    1. Guru-guru yang berlatar belakang pendidikan PGSLP, Dilpoma I, II, III adalah guru produk lama yang waktu itu di produksi untuk memenuhi kebutuhan guru.
    2. Bukankah ketika lulus pendidikan (kuliah) guru sudah mendapatkan sertifikat mengajar (kalau boleh diistilahkan: Surat Ijin Mengajar), yaitu berupa Akta? bukankah kalau tak Akta tak punya hak mengajar?
    3. Guru yang bertugas sudah belasan bahkan puluhan tahun seharusnya mendapat hak untuk mengikuti seleksi tanpa harus menunggu berusia 50 tahun. Lulusan Sarjana banyak yang tak profesional.

    Tanggapan untuk Pak Tagor.
    1. Di lapangan banyak dijumpai guru yang sudah disertifikasi ternyata tak profesional, tak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam UU guru dan dosen, serta perturan yang berlaku. Kalau Pak Tagor hanya melihat riak di atas saja tentu tak akan mempunyai pemandangan yang menyeluruh. coba lihat sampai ke pelosok, ternyata banyak sekali distorsi dalam pelaksanaan UU ini, dalam artian Guru yang sudah mendapatkan sertifikasi dan mendapatkan gaji sertifikasi ternyata tak sesuai dengan yang diidealkan.
    2. Tidak semua guru mempunyai kesempatan untuk mengikuti penyetaraan ke S1. Ada yang punya kesempatan tetapi tak ada biaya. Ada yang punya biaya tetapi tak punya waktu. Bahkan ada yang kedu-duanya: tak bunya waktu dan tak punya biaya. Gaji yang sebesar 3.500.000 tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. untuk kuliah satu orang anak saja membutuhkan setidaknya 1.000.000 per bulan. kebutuhan dapur? kebutuhan lain-lain? Sementara kami yang di pelosok untuk kulliah yang jaraknya 180 KM dari pusat Perguruan Tinggi, untuk biaya per minggunya saja harus mengeluarkan biaya setidaknya untuk tranportasi 150,000, Biaya akomodasi stidaknya 100.000. biaya kost 300.000 per bulan. Hitung saja Pak Tagor! CUKUP????
    3. Seandainya seluruh guru telah disertifikasi maka tak mungkin semua guru mengajar 24 jam per minggu. Pak Tagor! Coba Anda cari data yang akurat tentang keadaan demografi guru kita!!!

    Realistiskah UU Guru dan Dosen Itu???????

  39. Aneh tapi nyata, jika tata usaha sekolah di Indonesia ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru. Jika Guru dapat tunjangan sertifikasi, kenapa TU tidak? Wahai para pengambil kebijakan . . . tengoklah peranan para TU di sekolah-sokolah, kesuksesan pendidikan di Indonesia ini tidak terlepas dari peranan mereka. jangan karena TU adalah golongan minoritas sehingga nasibnya tidak diperhatikan. tolong anggota dewan berhati dewa, sampaikan aspirasi kami, agar Tata Usaha pun mendapat tunjangan sertifikasi. Jika tidak, maka kembalikanlah Tata Usaha itu di lingkungannya sendiri yaitu di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, dan angkat TU dari kalangan guru sendiri, biar tidak ada diskriminasi di negara ini.

  40. ribet benar sertifikasi ini naikkan saja tunjangan fungsionil yg melekat ke gaji guru ngk usah satu kali gaji pokok naikkan saja setengah kali gaji pokok ke tunjangan fungsioanl guru yg melekat ke gaji amam itu Pak SBY dan Pan Mendiknas,tapi melekat ke gaji ngk usah banyak aturan aturan yg harus dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan satu kli gaji pokok itu,itu udah saya carikan solusinya,karena Staf di birokrasi saja sebulannya di luar gaji mereka bisa mendapatkan lebih dari gajinya dari uang kegiatan dan uang tugas larnya,napa guru harus ada embel embel untuk mendapatkan Reward yg hanya sedikit itu,guru adalah ujung tombak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus sangat diperhatikan .klu ujung tombak pertahanan negara adalah TNI ,ujung tombak keamanan negara adalah Polisi ,maka kami guru ujung tombak untuk mencerdaskan bangsa ini.klu TNI dan Polri dapat remonerasi ngk ada aturan aturan yg mengfikat seperti kami guru ,yg harus mengajar tatap muka 24 jam,ya klu sekolahnya besar .klu sekolah kecil guru banyak gimana cara untuk mencari jam 24 jam untuk tatap muka apa itu ngk dianalisis dan dikaji sebelum membuat undang undangnya.sekolah ini bukan Jakarta aja yg jadi acuan,tapi Indonesi ini luas dan banyak sekali daerah terujung yg lokal di sekolahnya tidak cukup untuk memenuhi jam wajib tatap muka 24 jam ,khususnya ini yg jadi kenadala sekali guru SMP dan SMP/SMK toling dibuat kebijakan yg mendasar .agar tidak ada kecemburuan dan kelaknatan dlm membayar uang sertfikasi ini

  41. Bagaimana dengan TU Honorer….
    1) Mohon kepada Pemerintah agar dapat memperhatikan para TU, Scurity, Penjaga Sekolah
    2) Bagaimana dengan para TU Honorer, Scurity, Penjaga Sekolah yang sudah mengabdi 10 tahun bahkan lebih…. bagaimana nasib mereka……???
    Apakah Pemda ataupun Pemerintah hanya memejamkan mata mereka…. padahal tanpa bantuan mereka yang honorer blum tentu sekolah2 akan berjalan dengan lancar…..
    mohon kepada Pemerintah agar lebih keras dan tangguh dalam memperhatikan Nasib TU Honorer, Scuryti Honorer bahkan Penjaga Sekolah….

    Gimana dengan Nasib Kami
    Gimana dengan Nasib Kami
    Gimana dengan Nasib Kami
    kami seperti dianak tirikan……………

  42. mengajar sdh seperti ambulan krn justru yg pns dng 1000 alasan ber-izin
    eee dpt tunjgn pula n serti n n n bkn mau iri begitu di cek kwalitasnya, ijasah s1 tiba-tiba ada, tanya ortu siswa, malah tu yg honor msh lebih baik mengajar dr yg prof, bagaiman ini ???? trus yg punya kwalitas tp sayang belum s1 krn faktor biaya n tu bea siswa katanya khusus PNSSSSS saja ,
    mana tu keadilan ? ? ? ? ? ? ? ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s